DR. ROBERTO AKYUWEN
Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
Badan Diklat Keuangan, Departemen Keuangan RI
Lantunan syair lagu “Kota Ambon ibu negeri tanah Maluku …” merupakan refleksi keindahan dan keluhuran budaya Kota Ambon yang telah dikenal sejak jaman dahulu kala. Tanah Maluku yang merupakan kawasan lintasan jalur vulkanik, menyimpan kekayaan alam, sehingga mengundang bangsa-bangsa lain untuk datang dan memanfaatkannya. Seiring dengan itu, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat tumbuh dan berkembang di sentra-sentra kegiatan ekonomi, terutama di Kota Ambon. Dinamika yang terjadi dengan naungan budaya yang kondusif telah menjadi fondasi yang kokoh bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang dari waktu ke waktu.
Namun, konflik berkepanjangan yang berlangsung beberapa waktu lalu telah meluluhlantakkan sendi-sendi budaya yang telah terbangun, dan sekaligus merontokkan pula derajat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Maluku, khususnya di Kota Ambon. Kondisi Kota Ambon seolah- seperti suatu “kota mati” yang ditinggalkan. Begitu banyak permasalahan yang harus diselesaikan, padahal masih banyak persoalan pembangunan sistemik yang tersisa sebelum terjadinya konflik. Sebagai akibatnya, proses pemulihan terasa sangat berat dan tertatih-tatih. Dengan titik awal yang telah tertinggal, Kota Ambon masih harus memulihkan dirinya, sebelum mulai mengejar ketertinggalan pembangunan dengan wilayah lainnya yang telah berada dalam kondisi prima.
Pertanyaannya adalah apakah Kota Ambon bisa melakukannya? Apakah jati diri Kota Ambon bisa ditegakkan kembali, tidak dengan sekedar memperbaiki citra melalui aktivitas berpublikasi luas, namun benar-benar diwujudnyatakan dalam bentuk perbaikan kesejahteraan rakyat? Patut kita berikan kesempatan kepada Walikota dan segenap jajarannya beserta seluruh penduduk Kota Ambon untuk menjawabnya! Sambil memberikan peluang tersebut, mari bersama-sama kita cermati gambaran kondisi kesejahteraan penduduk Kota Ambon berdasarkan indikator yang relevan.
Kemiskinan
Kondisi kemiskinan di Kota Ambon pada tahun 2007 lebih baik jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di Provinsi Maluku dan juga rata-rata nasional. Demikian pula dengan angka Poverty Gap Index atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Poverty Severity Index atau Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih baik dari rata-rata Provinsi Maluku maupun nasional. Angka P1 dan P2 yang rendah membuktikan tingkat kesenjangan atau ketimpangan yang rendah di antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan dengan sesame penduduk miskin. Fakta ini mengindikasikan bahwa penanganan penduduk miskin di Kota Ambon telah melalui jalur yang tepat. Bravo!
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2007
Kabupaten/Kota | Penduduk Miskin | P1 | P2 | Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) | |
Jiwa (x1.000) | Persen (%) | ||||
Kab. Maluku Tenggara Barat | 68,3 | 44,15 | 8,99 | 2,68 | 150.560 |
Kab. Maluku Tenggara | 48,8 | 35,98 | 9,45 | 3,44 | 174.889 |
Kab. Maluku Tengah | 118,7 | 36,03 | 7,47 | 2,40 | 190.324 |
Kab. Buru | 40,9 | 31,34 | 5,93 | 1,69 | 176.085 |
Kab. Kep. Aru | 25,9 | 36,88 | 8,77 | 2,94 | 157.799 |
Kab. Seram Bag. Barat | 53,6 | 37,85 | 9,67 | 3,36 | 159.116 |
Kab. Seram Bag. Timur | 31,8 | 39,83 | 7,60 | 2,06 | 151.145 |
Kota Ambon | 16,8 | 6,51 | 1,31 | 0,32 | 160.798 |
Provinsi Maluku | 404,7 | 31,14 | 6,38 | 1,84 | 179.552 |
Indonesia | 37.168,3 | 16,58 | 2,99 | 0,84 | 166.697 |
Sumber: BPS.
Apabila dilihat dari struktur pendidikan, maka diketahui bahwa sebanyak 42,1 persen penduduk miskin di Kota Ambon berpendidikan lebih rendah dari Sekolah Dasar SD. Penduduk miskin lainnya sebanyak 29,78 persen tamat SD atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 28,11 persen berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau lebih tinggi. Tergambar bahwa masih terdapat tantangan untuk memperbaiki akses pendidikan dasar bagi penduduk Kota Ambon yang tergolong miskin.
Seluruh penduduk miskin di Kota Ambon ternyata telah memasuki lapangan kerja, meskipun 37,02 persen diantaranya bekerja di sektor informal. Proporsi terbesar penduduk miskin justru bekerja di sektor formal, yaitu 62,98 persen. Maknanya adalah bahwa sektor-sektor formal di Kota Ambon belum mampu menyediakan tingkat pendapatan yang memadai bagi penduduk. Atau dengan kata lain, penduduk bekerja dengan upah yang relatif rendah, bahkan hanya untuk sekedar menjangkau garis kemiskinan yang tercatat Rp 160.798 per kapita per bulan.
Mayoritas penduduk miskin di Kota Ambon, yaitu 76,91 persen bekerja bukan di sektor pertanian. Hanya 23,09 persen penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Fakta ini merupakan fenomena alamiah yang pada umumnya bisa ditemui di wilayah perkotaan.
Rata-rata penduduk Kota Ambon menggunakan 48,14 persen dari pendapatannya untuk membeli beragam bahan makanan. Penduduk miskin diketahui mempunyai proporsi pengeluaran per kapita untuk membeli makanan yang lebih tinggi, yaitu mencapai 68,11 persen. Adapun penduduk yang tidak tergolong miskin rata-rata hanya menggunakan 47,75 persen dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Pembangunan Manusia
Kualitas manusia mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan kapasitas dasar dan kualitas hidup penduduk. Kota Ambon dalam konteks ini patut berbangga, karena menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kategori pembangunan manusia tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pada tahun 2007, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon sebesar 77,5, tercatat menempati urutan pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di KTI bersama-sama dengan Kota Palangkaraya. Secara nasional IPM Kota Ambon berada pada posisi ke-8, yang berarti naik tiga tingkat dari urutan ke-11 pada tahun 2006. Suatu prestasi yang perlu diapresiasi!
Tabel 2. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia Tahun 2007
Kawasan Barat Indonesia | Kawasan Timur Indonesia | ||
Kabupaten/Kota | IPM | Kabupaten/Kota | IPM |
IPM Tertinggi | IPM Tertinggi | ||
Kota Jakarta Selatan | 78,5 | Kota Palangkaraya | 77,5 |
Kota Yogyakarta | 78,1 | Kota Ambon | 77,5 |
Kota Jakarta Timur | 78,1 | Kota Makassar | 77,3 |
Kota Jakarta Barat | 77,9 | Kota Manado | 76,8 |
Kota Depok | 77,9 | Kota Balikpapan | 76,6 |
IPM Terendah | IPM Terendah | ||
Kabupaten Situbondo | 62,6 | Kabupaten Asmat | 49,5 |
Kabupaten Pamekasan | 62,5 | Kabupaten Mappi | 49,0 |
Kabupaten Probolinggo | 61,0 | Kabupaten Boven Digoel | 48,7 |
Kabupaten Bondowoso | 60,8 | Kabupaten Yakuhimo | 48,3 |
Kabupaten Sampang | 57,0 | Kabupaten Peg. Bintang | 47,4 |
Sumber: BPS.
Apabila dikaji berdasarkan komponen-komponen pembentuk IPM, maka diketahui bahwa penduduk Kota Ambon memiliki usia harapan hidup cukup panjang, yaitu mencapai 72,66 tahun pada tahun 2007. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata usia harapan hidup di tingkat Provinsi Maluku maupun nasional, yaitu masing-masing 66,80 tahun dan 68,70 tahun. Angka harapan hidup mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa derajat kesehatan penduduk di Kota Ambon relatif cukup baik.
Dalam hal pendidikan, data yang tersedia menunjukkan bahwa persentase penduduk Kota Ambon yang telah dapat membaca dan menulis atau melek huruf mencapai 99,19 persen. Berarti bahwa hanya 0,81 persen penduduk yang tergolong buta huruf. Persentase angka melek huruf di Kota Ambon lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku, yaitu 98,00 persen, dan jauh di atas rata-rata nasional, yaitu 91,87 persen.
Potret angka melek huruf sejalan dengan indikator pendidikan lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah. Penduduk Kota Ambon rata-rata bersekolah selama 11,09 tahun atau memasuki jenjang SLTA. Kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku dan nasional. Rata-rata penduduk Provinsi Maluku hanya bersekolah selama 8,6 tahun, sedangkan rata-rata penduduk Indonesia hanya bersekolah 7,47 tahun atau setara dengan SLTP. Pencapaian di bidang pendidikan ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.
Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Tahun 2007
Kabupaten/Kota | AHH (Tahun) | AMH (%) | RLS (Tahun) | PPRD (Rp) | IPM | Peringkat |
Kab. Maluku Tg. Barat | 63,73 | 99,34 | 8,51 | 583.870 | 67,14 | 364 |
Kab. Maluku Tenggara | 67,40 | 99,52 | 8,74 | 605.250 | 71,04 | 188 |
Kab. Maluku Tengah | 65,33 | 98,62 | 8,10 | 603.210 | 69,06 | 279 |
Kab. Buru | 66,75 | 92,80 | 7,20 | 598.040 | 67,49 | 349 |
Kab. Kep. Aru | 67,11 | 98,80 | 7,50 | 593.780 | 68,91 | 286 |
Kab. Seram Bg. Barat | 66,21 | 98,00 | 8,20 | 587.530 | 68,28 | 313 |
Kab. Seram Bg. Timur | 65,21 | 97,93 | 7,60 | 573.520 | 66,18 | 390 |
Kota Ambon | 72,66 | 99,19 | 11,09 | 629.060 | 77,46 | 8 |
Provinsi Maluku | 66,80 | 98,00 | 8,60 | 601.260 | 69,96 | 18 |
Indonesia | 68,70 | 91,87 | 7,47 | 624.370 | 70,59 | - |
Sumber: BPS.
Keterangan:
AHH = Angka Harapan Hidup; AMH = Angka Melek Huruf; RLS = Rata-Rata Lama Sekolah;
PPRD = Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan.
Kesejahteraan penduduk Kota Ambon secara relatif juga cukup baik sebagaimana terlihat dari pengeluaran per kapita riil disesuaikan yang mencapai Rp 629.060. Jumlah pengeluaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku yang hanya Rp 601.260 per kapita. Bahkan, masih lebih baik dibandingkan pengeluaran per kapita riil di tingkat nasional, yaitu Rp 624.370. Pengeluaran per kapita riil menggambarkan daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membeli beragam barang dan jasa. BPS menggunakan 27 jenis kebutuhan pokok sebagai dasar untuk menghitung pengeluaran per kapita riil disesuaikan atau purchasing power parity (PPP).
Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, patut diakui bahwa proses pemulihan pembangunan di Kota Ambon telah berada pada jalur yang benar. Tantangan yang dihadapi adalah menjaga agar proses yang dilalui dapat berjalan secara konsisten dan akseleratif. Selain itu, langkah-langkah konkrit pembenahan pada tingkat mikro, seperti tata kota, perlu terus dilakukan secara intensif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar