SARJANA MENGANGGUR!

DR. ROBERTO AKYUWEN

Widyaiswara Madya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI

Teori ekonomi pembangunan menegaskan bahwa penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator-indikator terpenting yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan rakyat di suatu negara atau wilayah. Ketiga indikator saling terkait erat dan saling mendukung, sehingga perlu mendapatkan perhatian secara seksama dari para penentu kebijakan. Terciptanya banyak lapangan kerja akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan secara agregat akan menumbuhkan perekonomian wilayah. Sebaliknya, kondisi ekonomi wilayah yang tumbuh pesat secara kontinyu akan menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa transmisi di antara indikator-indikator pembangunan tersebut tidak berlangsung mulus. Pertumbuhan ekonomi wilayah pada umumnya tidak serta merta menyediakan kesempatan kerja sebanyak yang diperkirakan. Kondisi ini dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah kegagalan pasar atau market failures. Kue yang dihasilkan dari proses pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, sehingga timbul persoalan kronis pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan disparitas/kesenjangan.

Seperti halnya di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, pengangguran menjadi persoalan atau tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Maluku yang menganggur mencapai 57.041 orang atau 9,13 persen dari total angkatan kerja pada bulan Februari 2010. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan pengangguran pada bulan Februari 2009 sebanyak 61.194 orang atau 10,38 persen. Meskipun mengalami penurunan, namun persentase penduduk yang menganggur di Provinsi Maluku masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran secara nasional yang berkisar 8 persen pada periode yang sama.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Maluku

Indikator	Periode Waktu
	Februari 2009	Februari 2010
Angkatan Kerja (Orang)	589.703	624.943
Penduduk Bekerja (Orang)	528.509	567.902
Penduduk Menganggur -     Jumlah (Orang) -     Persentase (%)	61.194 10,38	57.041 9,13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	89,62	90,87

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Mei 2010.

Informasi lain yang bisa disimak dari Tabel 1 adalah bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Maluku meningkat dari 89,62 persen menjadi 90,87 persen. TPAK menggambarkan proporsi penduduk di Provinsi Maluku yang benar-benar bekerja dari sejumlah penduduk yang dapat dikategorikan sebagai angkatan kerja, yaitu berusia di atas 15 tahun. Sekali lagi, meskipun terkesan cukup tinggi, namun TPAK di Provinsi Maluku masih relatif lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Fakta yang menarik dan penting untuk dicermati dalam konteks pengangguran adalah bahwa mayoritas penduduk yang menganggur di Provinsi Maluku memiliki tingkat pendidikan Sarjana. Data BPS bulan Mei 2010 menunjukkan bahwa proporsi pengangguran dengan latar belakang pendidikan Sarjana di Provinsi Maluku mencapai 39,80 persen. Dari proporsi tersebut, sejumlah 29,78 persen adalah pengangguran di perkotaan dan 10,02 persen di perdesaan. Adapun proporsi pengangguran terbuka dengan latar belakang pendidikan lainnya, yaitu SD, SMP, dan SMA relatif lebih rendah.

Apa maknanya?

Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa terminologi “Pengangguran Intelek” melekat dengan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku. Kedua, lebih banyak kesempatan kerja tersedia untuk tingkat pendidikan yang lebih rendah. Kondisi ini mencirikan “ketertinggalan”, karena ciri perekonomian moderen diantaranya adalah pergeseran aktivitas ekonomi di suatu wilayah dari dominasi produksi dan konsumsi menuju jasa yang membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Ketiga, kebanyakan Sarjana di Provinsi Maluku belum mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri, misalnya dengan berwirausaha. Para Sarjana pada umumnya masih menantikan pekerjaan formal pada berbagai instanti pemerintah atau entitas swasta.

Kondisi tersebut perlu dicermati oleh Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya para perencana pembangunan dan pengambil keputusan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas pembangunan di Provinsi Maluku, perlu direncanakan dengan matang agar upaya tersebut dapat terlaksana dengan transmisi yang lancar berupa terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan di beragam sektor riil. “Jangan pernah sekalipun berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan serta merta akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan merata!” “In reality, a trickle down effect never happened naturally!” Diperlukan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih spesifik dan membumi.